(untitled) (JIIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan, 2025)
Penegakan norma hukum terhadap pelanggaran pidana kehutanan, khususnya dalam hal distribusi kayu tanpa legal formal sangat esensial dalam melestarikan ekosistem hutan dan mewujudkan keadilan ekologis. Kajian ini mengulas keputusan hukum Pengadilan Negeri Jombang No. 20/Pid.Sus-LH/2025/PN JBG yang memberi sanksi bagi pelaku atas pengangkutan kayu tanpa kepemilikan SKSHH (Surat Keterangan Sah Hasil Hutan). Tujuan utama studi ini ialah guna menelaah implementasi unsur tindakan pidana selayaknya dalam UU No. 18 Tahun 2013 mengenai Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, sekaligus mengevaluasi argumentasi yudisial hakim berdasarkan prinsip legalitas dan asas proporsionalitas. Pendekatan studi ini ialah normatif yuridis dengan pendekatan kasus dan analisis regulasi. Temuan mengindikasikan seluruh unsur Pasal 88 UU 18/2013 telah terpenuhi di hadapan hukum, termasuk tindakan membawa hasil hutan berupa kayu tanpa dokumen resmi yang diwajibkan. Namun, ditemukan bahwa dalam pertimbangan hakim belum sepenuhnya menitikberatkan pada dampak ekologis serta potensi keterlibatan aktor korporasi dalam jaringan perdagangan ilegal hasil hutan. Studi ini merekomendasikan pentingnya penguatan aspek pembuktian dalam perkara lingkungan hidup serta perlunya pendekatan multisektor dalam penanganan kejahatan kehutanan. Dengan demikian, putusan ini menjadi preseden penting namun tetap memerlukan penyempurnaan dalam kerangka penegakan hukum lingkungan secara komprehensif.