Urgensi Pemekaran Desa di Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat - Sahrul, Sahrul; Primasari, Shinta; Jiwantara, Firzhal Arzhi (JIIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan, 2022)
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Urgensi Pemekaran Desa di Kabupaten Lombok Barat. Untuk mengungkap persoalan tersebut secara mendalam dan menyeluruh, jenis penelitian ini merupakan penelitian normatif-empiris berdasarkan studi kasus dengan penelitian lapangan, data-data yang didapat melalui wawancara, catatan lapangan, foto dan dokumen. Teknik observasi wawancara, untuk menganalisis data penulis dideskripsikan melalui hasil wawancara Kasi. Pemerintah Desa, Pemerintah Daerah, Kabid. Pemerintah Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dan Kepala Desa. Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan peran pemerintah daerah adalah menerima hasil evaluasi dari BPD dan kepala desa atas rapat yang dilakukannya yang dapat menghasilkan kesepakatan pembentukan desa baru diluar desa yang ada dalam bentuk berita Acara. Maka dari berita Acara itulah pemerintah mempertimbangkan apakah desa itu layak atau tidak untuk ditindaklanjuti. Sedangkan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Membantu masyarakat apabila ada itikad kuat untuk pemekaran desa dalam rangkap mengoptimalkan segala pelayanan yang ada desa tersebut. Sesuai dengan tugas dinas pemberdayaan masyarakat dan desa perusumusan dalam bidang penataan desa, dan sesuai dengan peraturan perundang-undang yang berlaku. Untuk melakukan pemekaran desa maka kepala desa dengan BPD (Badan Permusyawatan Desa) yang melakukan rapat yang menimbulkan hasil dalam bentuk berita acara yang disampaikan kepala daerah/Bupati. Urgensi Pemekaran Desa adalah apabila tujuan pemekeran tersebut untuk kemaslahatan umat dan kebaikan bersama.